Tindakan politik rahasia untuk mencuri kekuasan dan memanfaatkannya tiba-tiba bocor ke publik. Tidak tanggung-tanggung, dua pemain yang sudah teridentifikasi merupakan tokoh penting partai pemenang pemilu 2009 lalu, yakni  Partai Demokrat (PD). Sontak ini mengagetkan publik dan membuat mereka bertanya-tanya, “Jangan-jangan kemenangan Partai Demokrat adalah hasil dari mencuri?”

Ingatan dan geram publik terhadap ulah suap dan korupsi Nazaruddin (bendahara PD) belum usai, air busuk kembali mengalir dari Partai Demokrat, kali ini menyertakan nama Andi Nurpati (juru bicara PD). Andi Nurpati disebut-sebut terlibat dalam pemalsuan Surat Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) saat masih menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Agustus 2009 lalu. Posisi Nurpati yang sebelum berada di PD adalah anggota KPU telah membangkitkan opini negatif sebagian publik terhadap PD, “jangan-jangan ada konspirasi politik?”

Konspirasi politik, di sini, mungkin, bisa diartikan sebagai “transaksi-transaksi rahasia untuk melakukan tindakan melanggar hukum guna mencapai tujuan politik – yang sah.” Konspirasi politik bisa bersifat sistemik ataupun insidental. Konspirasi politik yang sistemik biasanya dilakukan secara massif untuk mengamankan posisi suatu golongan, seperti yang pernah dilakukan oleh Golkar di era Orde Baru. Sementara yang insidental, hanyalah dilakukan oleh beberapa orang guna mengamankan posisinya untuk sementara waktu di arena poltik. Pertanyaannya sekarang, “apakah tindakan yang dilakukan oleh Nazaruddin dan Andi Nurpati merupakan konspirasi sistemik – yang melibatkan seluruh komponen Partai Demokrat?”

Jawaban pasti dari pertanyaan di atas memang belum kita dapat, namun setidaknya ada sedikit gambar yang sudah kita lihat, meski buram, yakni moralitas buruk dari para politisi partai ini; sebuah tradisi mafia yang menjadi penyebab sejumlah besar kekacauan di negeri ini. Meskipun tidak sehebat Hitler dan Stalin, tradisi warisan Orde baru ini, bisa menjadi kekuatan kriminal yang menghancurkan mentalitas politik generasi muda masa depan yang sudah mulai melupakan memori kolektif buruknya di masa lalu.

Politik konspirasi dengan tradisi mafia (kejahatan yang terorganisir) merupakan pola tindakan politik yang masuk dalam kategori kejahatan besar (extraordinary political crime), yang sudah menjadi watak permanen dalam institusi politik borjuis karena tendensi ekonomiknya. Secara teoritik, ini tak dapat disangkal. Basis struktur (base of structure) yang kriminal dan rakus akan membentuk pola suprastruktur (super-structure) – politik, hukum – yang kriminal dan rakus pula. Ini merupakaneffluvia (meminjam istilah Trotsky, yang secara etimologis berarti ‘bau busuk yang menyumbat pernafasan’) yang sudah integral dalam watak borjuis, entah sebagai institusi atau pribadi.

Kasus yang tengah menimpa Nazaruddin dan Andi Nurpati, juga tuduhan-tuduhan negatif yang terus gencar dilontarkan Nazaruddin terhadap kolega-koleganya (terutama terhadap Anas Urbaningrum sebagai ketua umum PD), tidak hanya menghancurkan nama Partai Demokrat, meruntuhkan kredibilitasnya Anas Urbaningrum sebagai politisi, meluruhkan simpati rakyat terhadap Presiden SBY (Dewan Pembina PD), tetapi juga menguak seluruh kebobrokan partai borjuis. Artinya, jika diselidiki, di dalam tubuh seluruh partai borjuis akan ditemui borok yang sama.

Dalam analisa mengenai karakter politik, pola dan tradisi seperti ini tidak hanya terdapat pada Partai Demokrat, tetapi juga pada seluruh partai borjuis yang memiliki tendensi akhir kekuasaan politik dan ekonomi – bukan kemakmuran rakyat. Meskipun tampak progresif dan pro-rakyat (pro-poor), gerakan politik borjuis (seperti Nasional Demokrat), yang hari ini tengah show off program dan berhasil mengilusi publik, adalah bangunan “kepentingan” yang pondasinya berupa kebohongan. Ketika pondasi ini tidak lagi kuat menyangga kepentingan mereka yang semakin berat, lagi-lagi rakyatlah yang akan tertimpa serpihan-serpihan reruntuhan bangunan itu.

Situasi ini membenarkan konsepsi Marxis mengenai negara di bawah kendali borjuasi. Badan eksekutif negara hanyalah, kata Marx, “…a committee for managing the common affairs of the whole bourgeoisie (sebuah komite yang mengatur kepentingan bersama seluruh borjuasi)”. Tendensi ekonomik, yang menjadi dasar bangunan politik borjuasi, akan membentuk serangkaian kebohongan, manipulasi, penipuan, pemalsuan, transaksi-transaksi-transaksi rahasia, penciptaan ilusi, menuju capaian akhir yang “legal”: untuk memperoleh kekuasaan politik dan ekonomi. Trotsky, dalam Revolusi Permanen, memberi gambaran yang jelas mengenai watak negara:

“Negara bukanlah sebuah tujuan akhir di dalam dirinya sendiri, tetapi ia merupakan alat untuk mengorganisir, disorganisir, dan re-organisir relasi-relasi sosial. Ia dapat menjadi sebuah kekuatan yang besar bagi revolusi atau menjadi sebuah alat penghenti revolusi yang terorganisir, ini tergantung pada tangan yang mengendalikannya.”

Rakyat seharusnya bisa belajar cepat dari pengalaman, tidak hanya dari serentetan kasus yang terjadi akhir-akhir ini, tetapi juga dari kontradiksi-kontradiksi yang terlah berlangsung selama ini, sehingga tidak mudah terperangkap dalam jaring-jaring kepentingan kaum borjuis – bahwa sejak runtuhnya Orde Baru hingga kini, tidak satu pun dari partai-partai politik yang ada menepati janjinya.

Penegasan dari refleksi kristis yang saya tulis ini adalah, mengajak organisasi-organisasi politik berbasis buruh, kaum miskin, kaum tani dan elemen-elemen grassroot lainnya untuk terus-menerus memblow up karakter buruk partai-partai borjuis kepada massa. Tentu saja, massa memiliki keteguhan, pengorbanan diri, heroisme, dll, tetapi terbatas dalam analisa. Dan inilah poin signifikan yang pernah dilakukan oleh Bolshevik kepada massa, yakni terus mengekspos kebobrokan rejim feodal Tsar dan juga kebobrokan kaum borjuis liberal, dan terus menanamkan kepercayaan diri ke dalam massa sebagai satu-satunya kekuatan yang bisa mengubah masyarakat. Selebihnya adalah sejarah. Revolusi Oktober 1917 menjadi revolusi sosialis pertama yang berhasil di muka bumi.